REDD Bukan Obat Kerusakan Lingkungan

Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang sekarang santer dibicarakan adalah usaha dunia mengurangi polusi dari penggundulan dan perusakan hutan. Jadi, negara-negara maju dan berkembang diminta mengurangi emisi gas buang untuk mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin ekstreem.

Namun, kalau gas emisi dikurangi secara drastis, yang berarti penggunaan energi menurun, maka ekonomi dunia juga terancam mundur dan ini jelas ada keterkaitannya kehidupan ekonomi global yang bisa berdampak pada, misalnya: laju pengurangan kemiskinan menjadi terhambat. Jadi, pelan-pelan saja (kayak lagu aja :).

Karena negara industri mengurangi polusinya pelan-pelan, maka mereka harus membayar kerusakan lingkungan kepada negara-negara yang masih banyak hutannya. Soalnya, hutan-hutan inilah yang menyerap karbon atau gas buang dari industri.  Negara yang punya hutan diberi kompensasi atas jasa hutannya menyerap karbon dunia dan komitmennya menjaga hutan.

Berapa harga yang harus dibayar oleh perusahaan pencemar atau negara pencemar? Pastilah harga yang disepakati, kelak diatur dalam sistem pasar karbon. Tetapi, negara-negara maju pencemar juga meminta kepastian soal hutan-hutan yang diperuntukkan untuk menyerap karbon tersebut benar-benar tidak ada aktivitas ekonomi produksi dan hanya diperuntukkan menyerap karbon.

Lalu, upah menyerap karbon dibayar kepada siapa? Dalam ujicoba dan debat internasional yang berlangsung, ternyata dibayar kepada pemerintah pusat, daerah atau perusahaan yang mempunyai izin diatas area konsesi hutan tersebut dan menggunakannya untuk konservasi.

Inilah letak persoalannya, bukankah perusahaan pencemar atau negara pencemar bisa membeli izin hutan di negara seperti Indonesia misalnya. Sehingga, sesungguhnya dia membayar kepada dirinya sendiri. Jadi ia hanya mengeluarkan uang untuk membeli konsesi hutan, membayar penjaga hutan, sementara uang perdagangan karbon sebagian besar balik lagi kenegaranya.

Lagi-lagi, mekanisme perdagangan karbon akan mengucilkan petani, masyarakat adat dan kaum marginal lainnya. Suara petani hilang oleh kepentingan bisnis baru. Bisnis konservasi.