Polisi Selalu Ikut-Ikutan dan Diikutkan

Di negeri kita, kelakuan polisi dalam konflik agraria mirip-mirip dengan saudara tuanya di zaman Orde Baru yaitu Angkatan Darat. Mereka keras, bengis dan berpihak kepada yang bermodal kuat. Meskipun, mudah saja mereka menolak tuduhan tersebut dan akan bilang berpihak kepada yang benar menurut hukum yang berlaku. Soalnya, kalau sudah bicara hukum formal, posisi rakyat memang lemah. Hampir sebagian besar tidak didukung oleh data-data yang kuat berupa surat-surat formal sebagai bukti kepemilikan dan pengelolaan.

Kok bisa rakyat tidak punya sertifikat dan bukti tanah lainnya. Banyak alasannya, misalnya karena prosedur mendapatkan sertifikat tanah yang bertele-tele dan mahal. Belum lagi ada masyarakat yang menganggap tidak terlalu penting mensertifikatkan tanah segera. Soal lainnya, mereka berada di kawasan yang statusnya dikategorikan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan. Nah, kalau sudah begini, tidak bisa disertifikatkan. Masalah lainnya, penetapan kawasan hutan kan sepihak saja dari pemerintah.

Pemerintah Daerah gemar mengundang investor. Investor yang masuk ke daerah biasanya perkebunan, kehutanan, tambang dan tambak atau wisata. Nah, semuanya membutuhkan lahan.pemda mengeluarkan izin lokasi kepada perusahaan-perusahaan ini. Dengan berbekal surat izin lokasi saja, perusahaan bisa menggandeng polisi untuk memaksa rakyat meninggalkan lahan mereka. Kawin mawinnya kepentingan modal dengan penguasa bisa berakibat sangat buruk di tengah rakyat.

Kok polisi bisa ikut-ikutan, atau dikutkan. Soalnya kan duit. Bukan hukum yang adil. tul gak?