Bisnis Indonesia, 31 Jan 2012
Oleh: ANUGERAH PERKASA
JAKARTA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untukmemimpin langsung penyelesaian konflik agraria di Tanah Air, menyusul meningkatnya korban maupun kerugian yang muncul dari sengketa tanah yang tak kunjung selesai.
Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan keresahan masyarakat mengenai konflik agraria sudah mencapai litik ekstrem yakni telah jatuhnya korban.
Kasus pembakaran kantor Bupati Bima. Lombok, NTB pada 26 Januari 2012 dinilai sebagai salah satu bentuk perlawanan masyarakat.
"Saatnya Presiden memimpin langsung penyelesaian konflik agraria dan menjalankan reformasi agraria yang sela ma inidijanjikan. Apalagi keresahan dan perlawanan masyarakat sudah mengambil bentuk paling ekstrem," ujarnya kemarin.
Mengutip Antam, puluhan ribu warga yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Bima pada.pekan lalu terkait dengan reaksi atas penanganan insiden di Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011, masyarakat mengamuk danmembakar kantor pemerintah daerah itu.
Selain bangunan, sepeda motor dan kendaraan lainnya di kompleks Kantor Bupati Bima itu juga dibakar massa. Demonstran mengamuk karena dihadang oleh aparat kepolisian ketika hendak masuk kompleks kantor bupati itu.
Aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran itu terkait dengan tuntutan pembebasan 56 warga Lambu dan Sape yang sebelumnya berunjuk rasa di Pelabuhan Sape, dan tengah ditahan aparat kepolisian untuk diproses hukum.
Tuntutan lainnya yakni pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), sebagaimana tuntutan dalam aksi sebelumnya.
Iwan menuturkan dengan kejadian tersebut, pemerintah seolah-olah membutuhkan sinyal yang lebih keras lagi dalam penyelesaian konflik agraria. "Ini terutama di wilayah tambang, kebun dan kehutanan. Seolah-olah pemerintah baru akan bergerak jika sudah jatuh korban jiwa dan kemarahan yang meluas," katanya.
KPA mencatat pada tahun lalu, sedikitnya konflik lahan terjadi di area seluas 472.084,44 hektare de-ngan melibatkan 69.975 kepala keluarga.
Sejumlah kasus berdasarkan kuantitas adalah perkebunan (97 kasus), kehutanan (36 kasus), infra-stnikiur (21 kasus), pertambangan (delapan kasus), dan pertambakan (satu kasus). Total kasus mencapai 163, meningkat dibandingkan dengan 106 kasus pada 2010.
Fase dalam konflik agraria, salah satunya adalah konflik izin lokasi oleh pemerintah daerah dan penerbitan hak guna usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebelumnya, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mendesak DPR segera membentuk pansus penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam, tanpa melakukan revisi terhadap UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
Dia menegaskan pansus juga harus bersifat lintas komisi karena konflik agraria ini tidak hanya melibatkan satu sektor, tetapi antarsektor. "Masalah utama agraria di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar," ujarnya.
Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan keresahan masyarakat mengenai konflik agraria sudah mencapai litik ekstrem yakni telah jatuhnya korban.
Kasus pembakaran kantor Bupati Bima. Lombok, NTB pada 26 Januari 2012 dinilai sebagai salah satu bentuk perlawanan masyarakat.
"Saatnya Presiden memimpin langsung penyelesaian konflik agraria dan menjalankan reformasi agraria yang sela ma inidijanjikan. Apalagi keresahan dan perlawanan masyarakat sudah mengambil bentuk paling ekstrem," ujarnya kemarin.
Mengutip Antam, puluhan ribu warga yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Bima pada.pekan lalu terkait dengan reaksi atas penanganan insiden di Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011, masyarakat mengamuk danmembakar kantor pemerintah daerah itu.
Selain bangunan, sepeda motor dan kendaraan lainnya di kompleks Kantor Bupati Bima itu juga dibakar massa. Demonstran mengamuk karena dihadang oleh aparat kepolisian ketika hendak masuk kompleks kantor bupati itu.
Aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran itu terkait dengan tuntutan pembebasan 56 warga Lambu dan Sape yang sebelumnya berunjuk rasa di Pelabuhan Sape, dan tengah ditahan aparat kepolisian untuk diproses hukum.
Tuntutan lainnya yakni pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang dikantongi oleh PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), sebagaimana tuntutan dalam aksi sebelumnya.
Iwan menuturkan dengan kejadian tersebut, pemerintah seolah-olah membutuhkan sinyal yang lebih keras lagi dalam penyelesaian konflik agraria. "Ini terutama di wilayah tambang, kebun dan kehutanan. Seolah-olah pemerintah baru akan bergerak jika sudah jatuh korban jiwa dan kemarahan yang meluas," katanya.
KPA mencatat pada tahun lalu, sedikitnya konflik lahan terjadi di area seluas 472.084,44 hektare de-ngan melibatkan 69.975 kepala keluarga.
Sejumlah kasus berdasarkan kuantitas adalah perkebunan (97 kasus), kehutanan (36 kasus), infra-stnikiur (21 kasus), pertambangan (delapan kasus), dan pertambakan (satu kasus). Total kasus mencapai 163, meningkat dibandingkan dengan 106 kasus pada 2010.
Fase dalam konflik agraria, salah satunya adalah konflik izin lokasi oleh pemerintah daerah dan penerbitan hak guna usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebelumnya, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mendesak DPR segera membentuk pansus penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam, tanpa melakukan revisi terhadap UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
Dia menegaskan pansus juga harus bersifat lintas komisi karena konflik agraria ini tidak hanya melibatkan satu sektor, tetapi antarsektor. "Masalah utama agraria di Indonesia adalah konsentrasi kepemilikan dan pengusahaan sumber-sumber agraria baik tanah, hutan, tambang dan perairan di tangan segelintir orang dan korporasi besar," ujarnya.
No comments:
Post a Comment