March 7, 2011

Bentrok Petani vs Aparat, Modus Alihkan Isu

Jawapos
NUSANTARA - SUMUT
Jum'at, 04 Maret 2011 , 02:59:00

JAKARTA -- Deputi Bidang Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai, bentrok antara aparat Brimob Polda Sumut dengan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapokta) Manunggal, Kamis (3/3), merupakan modus lama yang dimainkan calon investor. Ketika kalah dalam unsur perdata, maka investor akan berupaya mengalihkan ke unsur pidana.

"Diciptakan kekerasan, pengrusakan, penangkapan, ditahan, sehingga warga ketakutan dan tidak bisa memanfatkan lahan. Ini modus lama. Catatan KPA, modus-modus ini juga terjadi di sejumlah daerah," ujar Iwan Nurdin kepada JPNN, kemarin (3/3).

Dia menyayangkan keterlibatan aparat Brimob, yang menurutnya tidak ada relevansinya. Ketika sudah ada putusan yang inchract, maka mestinya unsur pemda yang berada di lokasi, untuk memastikan bahwa lahan tersebut sudah kembali ke tangan warga.  Dikatakan, pola keterlibatan Brimob mirip dengan keterlibatan TNI di era Orde Baru, yang dijadikan alat menyingkirkan warga yang sudah lama tinggal di sebuah lahan yang akan dimanfatkan investor.

Seperti diberitakan, Legiman, anggota Gapokta Manunggal, dinyatakan sebagai tersangka kasus pemalsuan surat yang kini tengah ditangani Poldasu. “Itu tidak salah tangkap itu benar Legiman yang sudah menjadi tersangka di dalam laporan polisi,” ujar Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Heri Subiansaori melalui Kasat IV Tipiter Poldasu AKBP M Butar-Butar, Selasa (1/3), melalui telepon seluler. Dia mengatakan, Poldasu akan terus melakukan penyelidikan dan memproses Legiman secara hukum.

Legiman, oleh polisi disebut berinisial L, bersama tersangka lain berinisial T (Tugimin, rekan Legiman), ditetapkan sebagai tersangka kasus kisruh eksekusi lahan PT KIM yang kepemilikannya diklaim kelompok tani pimpinan Legiman dan manajemen PTPN II.

Perjalanan panjang Legiman (72) dan rekan-rekannya sesama anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapokta) Manunggal memperjuangkan kepemilikan 46,11 hektar lahan di Desa Saentis belum usai. Meski sudah memiliki hak penuh atas kepemilikan lahan dan dikuatkan dengan keputusan pengadilan serta sudah dieksekusi 6 Januari 2011, PTPN II dan PT Kawasan Industri Medan (KM), belum rela melepas hak atas lahan tersebut masih terus digoyang.

Padahal, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (6 Maret 1999), Pengadilan Tinggi Medan (21 September 2000), keputusan di tingkat Mahkamah Agung 6 Desember 2001, dan peninjauan kembali di MA tahun 2004 sudah memberi kewenangan kepemilikan lahan yang sudah mereka garap sejak 1952 itu. PN Lubuk Pakam bahkan sudah mengeksekusi lahan tersebut pada 6 Januari 2011. (sam/jpnn)

February 28, 2011

Land reform stirs emotions in Jakarta

Strait Times, 3 desember 2010
MATA JELI: A PERSPECTIVE ON INDONESIAN AFFAIRS
 
SEVERAL weeks ago, as President Susilo Bambang Yudhoyono was about to make a speech, observers saw tears in the President's eyes.Dr Yudhoyono stopped for almost a minute, biting his lip twice as he fought back the tears.'I was very moved by what I saw just now,' he told his audience. The President had just witnessed farmers receiving certificates of ownership for their land.

After composing himself, Dr Yudhoyono went on to declare that the goal of his government was 'for the people of this country to become landowners, owners of the land and water, and the natural wealth that lies within it'.

The international media largely ignored the incident, which took place in Cilacap, Central Java, on Oct 21. But some sections of the Indonesian-language press saw the episode as real news.
Any government programme designed to provide more land to the country's burgeoning underclasses has the potential to affect millions. And if the President feels strongly enough about the matter to shed tears over it, so much the better.

Approximately 15.6 million households in Indonesia are classified as smallholders (average size 0.36ha) or landless rural families. Assuming an average household consists of five people, this implies that around 78 million citizens are dependent upon the sector.

The President's concern for farmers dates back to 2007, when the government launched its Land for Justice and People's Welfare programme. Official efforts, however, still seem small relative to the scale of the problem. This year, the aim is to distribute 142,000ha of land scattered over 389 villages in 21 provinces.

The programme is supported by the World Bank as part of its Land Management and Policy Development Project, which aims to improve land tenure security. But the government's focus on handing out certificates of ownership to those with longstanding claims and who are already working the land has attracted criticism.
Mr Gunawan Wiradi, an expert on land issues, argues that real reform involves completely altering 'the structural ownership and use of not only land, but also land holdings, including plantations, large ranches and agribusiness plots'.

Reformers point to huge imbalances in land ownership and use. Official statistics, for example, show that there are currently 9.4 million ha of oil palm concessions in the country, of which smallholders control only about 2.9 million ha.The amount of farmland has also declined significantly over the years due to the conversion of productive land to non-farming purposes, including commercial and industrial activities.

Such expansion has often been accompanied by disputes, mostly about compensation paid to farmers.
Responding to demands for a large- scale land redistribution programme, Deputy Agriculture Minister Bayu Krisnamurti argued last month that the idea would not work. This was because of the relatively low availability of agricultural land, especially land owned by the state. Another problem, he said, was the lack of a legal framework.

Critics dispute both points. Speaking to me in Jakarta early last month, Mr Iwan Nurdin of the Consortium for Agrarian Reform cited national land agency (BPN) statistics showing that the country had about 7.1 million ha of degraded production forest that could be distributed.

There was, he said, another 1.5 million ha already identified for redistribution by the BPN based on criteria outlined in a law passed by Parliament in 1960.

This law, ignored by the New Order regime because of its communist associations, empowers the state to compulsorily acquire land from absentee landlords and peasant farmers owning more than 10ha. The land, together with that owned by the state, was then to be distributed to landless farmers or those whose current plots were too small.

Suggestions that Dr Yudhoyono is all emotion and no substance when it comes to land redistribution may be a little unfair. In his Cilacap speech, he revealed that he had ordered the BPN to identify and register millions of hectares of abandoned farming land for possible redistribution.

Mr Iwan conceded that the problem of Indonesians holding multiple identity cards makes it difficult to identify absentee landlords. He also acknowledged that the need for compensation payments would make any land reform programme potentially very costly.

Other problems include the lack of detailed information about how much land in the country is suitable for farming.

But critics say that these problems should not prove insurmountable for a president who feels strongly about the matter.

Exactly how smallholders can be expected to match the efficiency of the country's large palm oil and rubber plantations is not clear. But by focusing on products such as soya beans, meat and milk (of which the country is currently a net importer), such farmers could contribute to national food security. Giving large numbers of landless Indonesians a stake in the economy also has the potential to lift millions out of poverty.
Perhaps, then, emotional scenes like the one in Cilacap would no longer seem quite so newsworthy.
bruceg@sph.com.sg

February 7, 2011

Belajar Kepada China (1)


Baru saja negeri kita mengadakan libur nasional Imlek. Sebuah tradisi baru semenjak reformasi, dan tentusaja peran alm. Gus Dur yang menetapkan tahun baru China sebagai libur nasional. Sebenarnya, maksud alm Gus Dur menjadikan imlek sebagai libur nasional adalah untuk meningkatkan toleransi antar umat yang sempat koyak karena penindasan dan pelarangan di masa Orde Baru dan euforia reformasi itu sendiri. Ya, reformasi telah membuat orang bebas mengungkapkan pendapat dan mendirikan organisasi yang seringkali mengancam kerukunan bersama bahkan mengancam demokrasi itu sendiri.
 
Sebelum dan sesudah perayaan Imlek tahun ini, Indonesia sedang tergagap-gagap melihat pergerakan harga-harga kebutuhan pokok. Bahkan, sumber inflasi yang utama adalah kenaikan harga pangan. Karena itu, pemerintah kemudian secara cepat melakukan impor beras dari Vietnam dan Thailand. Tidak cuma itu, cabe yang sudah lebih sebulan harganya naik gila-gilaan juga telah membuat pemerintah melakukan impor cabe dari China.

China seperti punya segala. Indonesia kekurangan buah-buahan segar dan cabe, mereka punya. Indonesia kekurangan baja, mereka kelebihan. Indonesia butuh mesin mereka bisa sediakan. Jadi, hampir semua produk pertanian, industri ringan hingga industri berat mereka punya.

Disitulah kita bisa belajar banyak. Mengapa harus belajar ke China: Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, demikian pesan Rasullullah SAW. Bisa jadi, pada masa itu, keunggulan China sudah diketahui dan dikenal di seantero dunia, hingga Muhammad SAW mengeluarkan hadist yang demikian.

Sekarang, pesan tersebut semakin relevan, sebab China pelan tapi pasti bergerak menjadi pemimpin dunia dalam semua bidang.

Indonesia sesungguhnya juga punya potensi yang sama dengan China. Bahkan lebih. Namun, tidak terkelola dengan tujuan nasional yang jelas.Potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan kita begitu melimpah. Tambang juga kita kaya. Dan, tentu saja dengan jumlah penduduk yang besar kita mampu membangun dengan tenaga dan kekuatan nasional.

Sayang, semua hal tersebut masih tersimpan sebagai potensi belum digerakkan sebagai sebuah oleh sebuah kekuatan nasional. Semua kekayaan tersebut sedang digadaikan secara murah, dijarah oleh elit politik negeri, sehingga kehidupan rakyat sebagian besar semakin buruk.

Meski demikian, belum terlambat untuk Indonesia. Pertama sekali kita butuh pemimpin yang visioner dan kuat. Sebuah pemimpin yang mengetahui cara untuk melakukan lompatan jauh kedepan seperti yang diajarkan oleh bapak pendiri China dan juga diajarkan para pendiri republik ini.

Namun, sistem demokrasi yang sekarang diterapkan sangat sulit melahirkan karakter pemimpin yang demikian. Penataan politik nampaknya masih harus terus dilakukan. Bukan dengan demokrasi liberal yang sekarang.