Negara Maju “Merampas” Lahan

Negara Maju “Merampas” Lahan

January 6, 2009

Krisis pangan dunia dan krisis finansial global telah mendorong negara-negara maju untuk melakukan ”perampasan” lahan di negara-negara miskin. Perampasan lahan itu akan memperburuk kemiskinan dan kekurangan gizi di negara miskin.

Negara-negara yang lapar akan sumber daya cepat-cepat membeli lahan pertanian yang luas di negara-negara Asia dan Afrika guna memenuhi kebutuhan mereka. Tren global, termasuk tingginya harga minyak dunia, maraknya biofuel, dan perlambatan perekonomian global, memacu negara-negara yang bergantung pada impor untuk mengamankan sumber pangan mereka.

”Krisis pangan dan finansial saat ini telah memicu kecenderungan baru perampasan lahan,” ujar kelompok hak asasi bidang pertanian yang berbasis di Spanyol, Grain, dalam laporan baru-baru ini, seperti dikutip AFP, Minggu (4/1).

”Akibat kecenderungan itu, tanah pertanian yang subur secara perlahan diswastanisasi dan dimiliki perusahaan asing,” ungkap laporan Grain.

Sejumlah kontrak lahan antara negara maju dan negara miskin dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan pangan di negara maju. Perjanjian lainnya diwujudkan dalam bentuk mesin penghasil uang, seperti pabrik kelapa sawit dan karet.

Dibawa keluar

Salah satu perjanjian terbesar dilakukan oleh perusahaan milik Korea Selatan, Daewoo Logistics. Pada November 2008, Daewoo Logistics menyatakan akan menanam modal sebesar 6 miliar dollar AS untuk mengembangkan lahan seluas 1,3 juta hektar di Madagaskar.

Rencananya, Daewoo Logistics akan memproduksi 4 juta ton jagung dan 500.000 ton kelapa sawit per tahun. Sebagian besar hasil produksi akan dibawa keluar Madagaskar, negara yang masih mengandalkan bantuan pangan dari Program Pangan Dunia (WFP).

Di Kamboja, negara kaya minyak, Kuwait , menyediakan dana pinjaman sebesar 546 juta dollar AS sebagai imbalan atas produksi pertanian. Anggota parlemen Kamboja dari kubu oposisi, SonChhay, mengatakan, dia curiga mengapa negara kaya seperti Kuwait memerlukan lahan untuk ditanami padi dan bukannya mengimpor beras. “Petani Kamboja memerlukan tanah itu,” ujarnya.

Di Filipina, salah satu wilayah panas perjanjian tanah, serangkaian kontrak lahan bertentangan dengan tuntutan reformasi agraria, termasuk distribusi lahan.

”Ini akan meningkatkan persoalan ketiadaan lahan, kurangnya lahan bagi petani Filipina,” kata anggota parlemen, Rafael Mariano.

Namun, pemerintahan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo menyatakan telah membuka pembicaraan dengan Qatar soal kontrak sedikitnya 100.000 hektar lahan pertanian.

Di Laos, para pakar memperkirakan 2 juta hektar hingga 3 juta hektar lahan pertanian telah ”dihadiahkan” kepada pihak asing secara tidak terkendali.

Korup

Walden Bello dari kelompok Focus on the Global South yang berbasis di Thailand mengatakan, resesi global tampaknya tidak akan menghentikan kecenderungan kontrak lahan oleh negara kaya. ”Kita bicara soal pihak swasta asing yang memanfaatkan kontrak pemerintah untuk memperkaya diri,” katanya.

Kebanyakan perjanjian semacam itu, menurut Walden Bello, banyak terjadi di negara miskin yang korup. Pemerintahan negara itu berdalih bahwa proyek tersebut akan membawa lapangan kerja dan memperbaiki infrastruktur.

Bello memperkirakan perjanjian kontrak lahan oleh negara kaya di negara miskin akan meningkat. Hal itu akan memaksa kaum petani dari daerah pedesaan miskin pergi ke kota dan, dalam kondisi krisis global seperti sekarang, menambah jumlah penganggur.

”Ledakan (kontrak lahan) khususnya terjadi di negara-negara dengan tingkat ketiadaan lahan pertanian tinggi, seperti Filipina, di mana 7 dari 10 warga desa tidak memiliki akses tanah,” kata Bello.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memperingatkan bahaya hilangnya lahan pertanian yang digantikan dengan tanaman industri. (AFP/FRO)

Krisis Dunia 2008: Waspadai Rawan Pangan Di Area Perkebunan!

Oleh: Iwan Nurdin.

Pada masa krisis moneter tahun 1998, para petani perkebunan rakyat Indonesia khususnya para penghasil komoditas perkebunan ekspor seperti kopi, lada, kakao dan sawit mendapatkan keuntungan. Mengapa demikian, sebab melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS telah membuat harga hasil panen perkebunan rakyat membumbung tinggi. Maka, pada awal-awal krisis ekonomi 1998-2000 kerapkali kita menemukan kisah-kisah ”lucu” petani perkebunan di Sumatera, Sulawesi, Bangka Belitung, yang kaya mendadak. Petani lada di Bangka Belitung misalnya kesulitan memarkir mobil pribadi mereka di lebak tempat mereka mandi. Di Lampung, dealer-dealer sepeda motor kehabisan stok, sehingga pembeli harus indent sepeda motor hingga berbulan lamanya. Sebab petani kopi dan lada kebanyakan menggunakan uang hasil panen mereka untuk membeli sepeda motor. Lain lagi cerita di Sulawesi Utara, petani cengkeh disana membeli kulkas padahal belum ada listrik di kampung. Walhasil, lemari es tersebut dipakai untuk menyimpan pakaian.

Namun, cerita sepuluh tahun lewat tersebut tidak akan terulang dalam krisis ekonomi global sekarang. Barang-barang primer komoditas ekpor andalan Indonesia ini permintaannya di pasar dunia menurun drastis karena krisis ekonomi. Akibatnya, para petani perkebunan sekarang menjadi salahsatu korban utama dan pertama dalam krisis. Kisah-kisah memilukan petani perkebunan saat ini kerap mewarnai media massa. Di Jambi, puluhan petani sawit diberitakan masuk RS Jiwa dan beberapa bunuh diri karena harga Tandan Buah Sawit (TBS) yang sebelumnya mencapai Rp.2000 jatuh menjadi Rp. 200. Juga harga karet jatuh menjadi Rp. 2000 dari sebelumnya Rp.10.000.

Bisajadi, kisah pilu diatas hanya permulaan saja. Sebab, dengan melihat beberapa kenyataan umum di lapangan, potensi terjadinya wabah kelaparan dan gizi buruk di sentra-sentra perkebunan sangatlah tinggi. Kita tahu bersama bahwa sentra perkebunan rakyat baik dikarenakan topografis wilayah dan kebudayaan agrarisnya yang khas kerapkali tidak menanam tanaman penghasil karbohidrat seperti beras dan juga banyak yang telah melupakan usaha memelihara sumber protein lainnya seperti ikan, telur dan ayam. Bahan-bahan kebutuhan makanan pokok kerap didatangkan dari wilayah lain. Dan, kita juga mafhum bahwa wilayah perkebunan rakyat memiliki sarana infrastruktur yang buruk, sehingga seringkali harga-harga melambungkan tinggi. Tentusaja kita merasa semakin miris, sebab harga tersebut melambung di tengah menurunnya daya beli mereka.

Kondisi serupa juga dialami perusahaan perkebunan. Rencana ekspansi di awal tahun 2008 agaknya harus membentur kenyataan pahit. Sebab, turunnya harga dan permintaan di pasar ekspor telah menyebabkan kinerja perusahaan perkebunan menurun drastis. Walhasil, pengupahan yang layak bagi buruh perkebunan juga akan semakin terlupakan. Para buruh kebun ini bernasib serupa dengan para petani perkebunan rakyat bahkan lebih buruk. Sebab, jika mereka murni buruh kebun alias tidak mempunyai lahan pertanian sedikitpun maka tidak ada tambahan penghasilan di luar upah buruh kebun.

Buruh, de-Industrialisasi dan de-Agrarianisasi

Oleh: Iwan Nurdin
Setiap satu Mei (may day) dunia memperingati hari kemenangan buruh sedunia. Di Indonesia sendiri, aksi terkait momentum hari buruh tahun ini sangat menarik. Aliansi Buruh Menggugat (ABM) –organisasi konfederasi nasional buruh yang setiap tahun memenuhi Jakarta pada may day-- misalnya, selain menuntut pemenuhan hak-hak buruh, juga mengusung hak-hak petani pedesaan khususnya tanah.

Suara buruh dalam mayday sangat penting disimak. Sebab, tuntutan kaum buruh dan petani kali ini berhadapan dengan situasi resesi ekonomi AS dan Uni Eropa sekaligus ancaman global kelangkaan pangan. Bahkan, khusus yang terakhir ini IMF memberi peringatan bahwa kelangkaan pangan di beberapa negara berpotensi menyulut perang.

Dalam soal resesi ekonomi di AS dan Uni Eropa yang dipercaya dapat menyeret resesi ekonomi global, tentu akan berpengaruh besar dalam penciptaan lapangan kerja di negara kita. Sebab, interdependensi struktur keuangan dan produksi global ditambah kerentanan struktur ekonomi nasional kita terhadap situasi global akan menghasilkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keadaan yang demikian, posisi dan daya tawar buruh akan semakin melemah. Padahal, buruh juga sedang menghadapi ancaman kelangkaan pangan yang berarti kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut dipasaran sehingga nilai upah mereka semakin turun.

Perlambatan ekonomi nasional akan meneruskan gejala de-industrialisasi yang selama ini tengah terjadi. Sebab, usaha-usaha pemerintah kita dalam mendorong terjadinya pertumbuhan industri manufaktur melalui investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) sebagai lokomotif pertumbuhan sejauh ini tidak berhasil dilaksanakan. Bahkan, perusahaan elektronik, sandang dan tekstil besar terus menerus memindahkan basis produksinya dari negara kita (Rizal Ramli: 2008).

Itulah sebabnya, basis pertumbuhan sektor riil dan ekspor kita selama sepuluh tahun terakhir masih didominasi oleh ekstraksi sumber daya alam seperti tambang, perkebunan, kehutanan dan perikanan laut. Padahal, pertumbuhan industri keuangan dan pasar modal yang tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir juga harus mengalami masa tenggang akibat resesi global sebelum sempat secara nyata menggerakkan sektor riil.

de-Agrarianisasi
Anehnya, gejala de-industrialisasi tersebut bersamaan dengan terjadinya de-agrarianisasi di tanah air. Istilah de-agrarianisasi adalah sebuah kenyataan sosial dimana rumah tangga pertanian dan masyarakat petani semakin hilang beserta peran sosial ekonomi dan politik mereka terus melemah (Noer Fauzi: 2008).

de-Agrarianisasi di Indonesia dapat dilihat dari tiga hal: Pertama, hilangnya tanah-tanah rumah tangga pertanian akibat guremisasi dan konversi, bersamaan dengan itu meluasnya kehadiran perusahaan perkebunan, pertanian pangan skala besar yang perolehan tanahnya difasilitasi oleh negara. Kedua, tema-tema politik rumah tangga petani semakin lemah dipahami dalam pentas politik karena semakin diwakili oleh persoalan investasi, produksi dan perdagangan korporasi pertanian semata. Ketiga, semakin membesarnya arus urbanisasi.

de-Agrarianisasi inilah salah satu penyebab utama kelangkaan pangan saat ini. Sebab, orientasi produksi korporasi pertanian lebih mengarahkan hasil produksinya sebagai bahan baku industri konversi energi biofuel ketimbang pangan (Henry Saragih: 2007; Khudori: 2008).

Strategi Industrialisasi
Tak pelak, muara problem de-industrialisasi dan de-agrarianisasi adalah pengangguran terbuka yang semakin meluas baik diperkotaan maupun perdesaan.

Jika terencana dengan baik, seharusnya hilangnya rumah tangga pertanian akan diikuti dengan hadirnya lapangan kerja non pertanian khususnya industri. Namun, konsentrasi pembangunan industri yang melulu ditopang FDI telah menghilangkan relasi ini. Sebab, FDI tidak ditentukan oleh basis material dan historis sosial ekonomi nasional namun lebih disebabkan oleh relasi ekonomi produksi dan konsumsi global.

de-Industrialisasi yang melaju cepat dapat ditindaklanjuti dengan penanganan seperti memberikan hak kepada serikat buruh untuk mengambil alih pabrik-pabrik yang selama ini telah ditinggalkan pemodal. Kerjasama serikat buruh dengan perguruan tinggi, para ahli dan perbankan nasional dengan jaminan pemerintah dalam mengelola pabrik-pabrik pailit layak dibuat. Negara-negara di Amerika Latin seperti Venezuela, Bolivia, Brazil bahkan di Eropa seperti Perancis juga membolehkan hal seperti ini. Sebab, persoalan kemandegan produksi tidak bisa diselesaikan dengan aturan perburuhan yang koersif dan pro-investor; pun tidak oleh pembayaran pesangon yang pro-buruh. Sebab, pekerjaan jauh lebih baik ketimbang pesangon PHK.

Sementara, de-agrarianisasi haruslah dihentikan percepatannya dengan memberi tanah kepada petani dan membuat fondasi yang kuat bagi lahirnya koperasi serikat petani yang mengelola usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan secara modern. Kesemuanya dalam bingkai reforma agraria. Sehingga hasil produksinya bukan untuk menyediakan bahan mentah bagi industri kapitalis global.

Pararel dengan agenda ini adalah menciptakan proses industrialisasi nasional yang kuat dimana penataan pangan dan energi nasional adalah dasar bagi proses industrialisasi yang kuat sehingga desa-kota, pertanian-industri mempunyai relasi yang menguatkan. Bukan jalan yang telah ditempuh selama ini, semata-mata diombang-ambingkan oleh persoalan tata kuasa, produksi dan konsumsi global yang nyata-nyata telah disetir oleh negara kuat semata. Sesuatu yang menjadi biang keladi kerusakan dalam mencitakan kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya kaum buruh dan petani.

Jakarta, I Mei 2008

Iwan Nurdin.