Menonton Nyai Ontosoroh

Menonton pementasan teater "Nyai Ontosoroh" dua hari lalu adalah bagian sangat menarik bagi para pembaca buku-buku Pram.

Apalagi, sang nyai adalah sosok pentin yang turut membangun karakter sang pemula tokoh pejuang dan pers nasional Tirto Adisuryo.

Pentas teater terpanjang yang pernah aku tonton. Kalau tidak salah hampir tiga seperempat jam.

Menonton Nyai Ontosoroh, meski oleh sang penulis skenario harus menghilangkan sosok Mingke yang sebenarnya juga turut membentuk karakter perlawanan sang nyai, terasa menarik karena menghidupkan kembali semangat humanis yang dibangun dalam setiap novel pram.

Ya, sang Nyai seolah digambarkan oleh Pram menjadi sosok baru dalam memaknai hidup dan menhormati kesetaraan manusia setelah mendapat pendidikan dan ajaran langsung dari tuannya tentang pengetahuan modern.

Akhirnya sikap Nyai menjadi sinis melihat idealisme dalam ajaran dan ilmu pengetahuan Eropa bersanding dengan sikap dan tindak tanduk penjajah yang diskriminatif.

Nyai ontosoroh adalah sosok perempuan kuat dan jenius yang digambarkan oleh dengan sangat baik. Sosok Happy Salma, sebelum saya masuk ke dalam gedung pertunjukan sempat membuat saya ragu.

Namun, setelah menonton. Salut juga untuk pemeran tokoh Nyai yang menurut saya sangat bagus dan sesuai dengan gambaran saya sebelum masuk panggung.

Para Pembaharu: Henry Saragih

Henry Saragih lahir di Petumbukan, 11 April 1964 di Sumatera utara. Lulus dari FISIP Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 1980-an menjadi anggota Badan Pendiri dan Pelaksana Yayasan Sintesa, Kemudian mendirikan Serikat Petani Sumatera Utara 1994 – 1998. Sejak 1998 menjadi ketua Federasi Serikat Petani Indonesia sampai tahun 2003. Kemudian menjadi Koordinator La Via Campessina Regional Asia Timur dan Asia Tenggara. Sekarang menjadi Koordinator La Via Campesina.

La Via Campesina artinya adalah jalan petani. Saat ini Via Campesina sekretariatnya di Jakarta di Indonesia sejak tahun 1994. Organisasi petani harus ada di Amerika Latin dan Asia, dan di Indonesia ada Federas Serikat Petani Seluruh Indonesia.

Tahun 1993, Via Campesina resmi didirikan. Ini adalah hanya forum untuk bertemu, tetapi kemudian jumlah anggotanya ada 116 petani di tingkat nasional dan 54 negara di dunia. Via Campesina adalah organisasai di tingkat internasional, namun datang dari organisasi di tingkat desa (dusun) yang meningkat di tingkat kabupaten, propinsi, dan naik ke atas di tingkat nasional, kemudian tingkat dunia. Jadi awal pembentukannya ada di tingkat desa. Siapa anggotanya? Petani dan orang yang tidak memiliki tanah.

Sebagai korban neolib ada di seluruh dunia, karena korbannya ada di seluruh dunia maka ada perlawanan secara global yang dimulai dari desa. Program yang diambil oleh Via Campesina adalah reformasi agraria, kedaulatan pangan, keragaman hayati dan sumber genetik, hak asasi (Piagam Hak Petani), Subsistensi Berkelanjutan, migrasi dan tenaga kerja, perempuan dan jender, dan orang muda.

Saat ini, Bang Henry begitu ia kerap disapa adalah Sekretaris Jenderal FSPI merupakan organisasi perjuangan petani dan buruh tani yang fokus utamanya untuk memperjuangkan hak-hak petani, pembaruan agraria, kedaulatan pangan, perdagangan yang adil, keadilan jender dalam bidang pertanian, penguatan organisasi tani, dan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. FSPI sendiri adalah La Via Campesina.

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) merupakan organisasi tani yang berdiri pada tahun 1998. Sebagai Federasi, organisasi ini menjadi payung serikat-serikat tani di tingkat nasional. Saat ini FSPI mempunyai 14 anggota serikat tani dari berbagai provinsi, diantaranya, Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (Permata), erikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB), Persatuan Petani Jambi Pertajam), Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS), Serikat Petani Lampung (SPL), Serikat Petani Banten (SPB), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Petani Jawa Barat (SPJB), Serikat Petani Jawa Tengah (SPJT), Federasi Serikat Petani Jawa Timur (FSPJT), Serikat Tani Nusa Tenggara Barat (Serta NTB), Serikat Petani Kabupaten Sikka-NTT (SPKS-NTT).

(Dituliskan kembali oleh Iwan Nurdin dari berbagai sumber)

Dari Liberalisme ke Politik Etis

Kompas, Selasa, 24 Juli 2007
Oleh: Yudi Latif

Perlu diingatkan bahwa Indonesia pernah merana karena ekonomi liberal. Dikobarkan oleh gelombang liberalisme Eropa pada 1840-an, kekuatan liberal Belanda, didukung pemilik modal dan kelas menengah, meraih kekuasaan di negeri sendiri, lalu mengontrol perekonomian Hindia Belanda.

Berkredo "kebebasan usaha, kebebasan kerja, dan pemilikan pribadi", kekuatan liberal mendesak pemerintahan kolonial melindungi modal swasta dalam mendapatkan tanah, buruh, dan kesempatan menjalankan usaha/perkebunan. Negara menjadi pelayan modal lewat dukungan infrastruktur dan birokrasi, dengan menelantarkan pelayanan masyarakat.

Penetrasi modal dalam kelembaman responsibilitas sosial negara berakhir dengan pilu. Menjelang akhir abad itu, Hindia dirundung aneka malapetaka: stagnasi ekonomi, kemerosotan kesejahteraan, kelaparan, permukiman kumuh, dan memburuknya kesehatan penduduk.

Berbagai konsekuensi buruk dari perekonomian liberal ini menciptakan iklim opini baru di Negeri Belanda. Partai-partai lebih mendukung aktivitas negara dalam persoalan ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan, dengan menempatkan kesejahteraan Hindia sebagai fokus perhatian.

Perubahan angin politik ini menguntungkan sayap konservatif. Partai Kristen memenangi pemilu pada 1901 karena posisinya sebagai pembela tanggung jawab moral. Ratu Wilhelmina dalam pesan tahunannya di depan Parlemen mengemukakan masalah "utang budi" dan tanggung jawab etis kepada rakyat Hindia. Orientasi baru ini dikenal dengan "politik etis", dengan tekanan pada pembangunan pendidikan, irigasi, dan transmigrasi sebagai basis peningkatan kesejahteraan.

Neoliberalisme
Apakah gelombang kedua ekonomi liberal, yang beriak kembali bersama kemunculan Mafia Berkeley awal Orde Baru dan menjadi badai neoliberalisme sejak akhir 1990-an, akan menorehkan kisah yang sama? Jika tidak segera dikoreksi, hal itu sangat mungkin terjadi.

Kebijakan neolib yang kian mencengkeram sejak krisis moneter menempatkan negara sebagai hamba pasar, lembaga finansial, dan korporat internasional. Hal ini sekali lagi terjadi ketika institusi negara kesejahteraan yang melayani kemaslahatan umum begitu lemah.

Liberalisasi perdagangan menyesakkan konsumen dalam menghadapi fluktuasi harga internasional. Sangat problematis, terutama menyangkut produk-produk sembako. Harga gula, beras, dan minyak goreng bisa melambung tinggi, sementara pengusaha domestik tertekan oleh produk impor.

Gejala deindustrialisasi juga merebak karena industri nasional tidak mendapat insentif apa-apa dari pembukaan pasar dalam negeri yang berlebihan. Saat yang sama, pencabutan aneka subsidi di sela-sela malaise ekonomi membiakkan angka kemiskinan dan pengangguran, memerosotkan kesejahteraan sosial, kualitas hidup, dan kesehatan masyarakat.

Neoliberalisme mulai digugat di berbagai tempat. Iklim opini publik mulai beralih ke populisme, kedaulatan ekonomi, dan penguatan kapasitas negara. Dalam situasi ketika gerakan dan partai politik berbasis kelas tak berdaya, perubahan mood politik ini bisa menempatkan partai dan gerakan politik bercorak keagamaan, atau setidaknya memberi perhatian pada masalah keagamaan, menjadi sandaran perlawanan dan tanggung jawab etis.

Ada kekhawatiran, embusan angin politik ke "kanan" akan lebih menguntungkan gerakan dan partai politik fundamentalis. Karena minoritas "pemeluk teguh" yang terorganisasi rapi lebih mampu memobilisasi sumber daya ketimbang mayoritas diam yang lembek dan abai.

Di bawah mantel fundamentalisme, dampak buruk dari perekonomian liberal itu tidak akan diatasi tetapi sekadar dininabobokan oleh candu simbolik.

Gerakan/partai fundamentalis tidak pernah menawarkan substansi dan kedalaman, disibukkan oleh perumusan batas dan identitas.

Pendidikan
Diperlukan gerakan/partai politik bernuansa profetik yang menyuarakan kembali substansi "politik etis": bahwa negara mempunyai "utang budi" dan tanggung jawab etis kepada rakyat. Usaha pemulihan kesejahteraan sosial mengandaikan penguatan negara dan pasar kesejahteraan dengan memprioritaskan perhatian pada pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.

Pendidikan merupakan prasyarat untuk mengatasi asimetri informasi yang menjadi sumber ketidakadilan pasar. Seperti dikatakan Amartya Sen, proses belajar akan memberi kesanggupan relatif rakyat untuk mentransformasikan exchange ideas ke dalam penggunaan sumber daya dan siklus ekonomi. Lewat kapasitas pertukaran ide, kelompok miskin mempunyai collateral (daya jamin dalam masyarakat) dan kontribusi bagi kemakmuran.

Irigasi berarti penyediaan infrastruktur dasar bagi pengembangan sektor riil, khususnya sektor agraris sebagai sumber utama daya saing bangsa. Negara bertanggung jawab untuk memberdayakan petani/nelayan, sebagai unsur terbesar dari kekuatan produktif.

Esensi transmigrasi adalah kemudahan mobilitas penduduk demi akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan. Hal ini mengandaikan redistribusi dan kelancaran lalu lintas kapital.

Penguasaan kapital oleh segelintir pihak di titik pusat menyulitkan persebaran kapital sebagai kontainer mobilitas vertikal dan horizontal. Sifat insular negeri kepulauan yang menyulitkan kontak dalam intensitas tinggi tak menemukan jembatan katalisnya.

Komunalisme
Dalam ketersendatan lalu lintas pergaulan, masyarakat terkungkung dalam kepompong komunalisme. Pengikatan rasa kebangsaan dari ensambel komunalisme ini sekadar bertumpu pada solidaritas emosional yang tersisa dari warisan kesamaan sejarah, bahasa, dan budaya-keagamaan.

Tanpa solidaritas fungsional yang lahir karena persamaan kepentingan dan pemenuhan kesejahteraan bersama, fantasi kebertautan kebangsaan itu mudah retak oleh gerak sentrifugal dari ingatan pedih ketidakadilan dan keterkucilan.

Inilah jalan etis yang harus ditempuh. Jika dalam situasi penjajahan, politik etis melahirkan gerakan emansipasi yang menikam tuannya sendiri, dalam situasi kemerdekaan, jalan ini mestinya mendorong gerakan emansipasi ke luar (neokolonialisme) dan ke dalam (ketidakadilan) demi pencapaian cita-cita proklamasi: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Yudi Latif Pemikir Keagamaan dan Kenegaraan