tag:blogger.com,1999:blog-40943421995355980202024-02-08T09:39:44.074+07:00Suara Pembaruan AgrariaReforma Agraria untuk Keadilan SosialSang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.comBlogger164125tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-41450290931508197882013-01-10T11:58:00.000+07:002013-01-10T11:58:17.929+07:00 Rage in Indonesia's Lampung
Indonesia's reputation as a peace-loving nation has come under
scrutiny after three days of communal conflict in South Lampung, which
claimed 14 lives and displaced hundreds more.
The recent clash has endangered notions of religious harmony that the
government has been promoting worldwide. It also offers validation of a
recent survey said that there has been a growing intolerance of peopleSang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-55529478965506928422013-01-08T16:11:00.001+07:002013-01-08T16:11:56.857+07:00‘Justice Buried’ as Govt Fails to Address Land Disputes, Group Says
At least 25 farmers were shot and three killed last year in Indonesia as
a result of land disputes and agrarian conflicts that continued to
contribute to a number of arrests, injuries and fatalities in the
country, according to a land reform group.
Although 2011 was a
more deadly year for agrarian conflicts, with 22 deaths linked to land
disputes, the total number of conflicts rose in Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-17523319648651288632012-08-28T11:25:00.002+07:002012-08-28T11:25:37.287+07:00Community Right to Agrarian Conflict Victims Could Not Ignored
JAKARTA, KOMPAS.com – Deputy Secretary General of the Agrarian Reform Consortium (KPA) Iwan Nurdin judge, the President still has not received a report that the whole land conflict in Indonesia due to the chaotic-chaotic law. As a result, the requested law enforcement not related to the settlement of land conflicts and create a sense of justice in society.“When there is conflict, law enforcementSang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-22508489154252844362012-07-26T13:27:00.000+07:002012-07-26T13:27:04.213+07:00Masyarakat Kehilangan Identitas
KONFLIK LAHAN TERUS BERLANJUT
Pontianak, Kompas - Konflik antara warga dan aparat, pemerintah, atau swasta terkait penguasaan lahan sulit mereda karena mereka yang kehilangan tanah merasa kehilangan identitas. Masyarakat akan merebut identitasnya lagi. Di sisi lain, pemerintah lamban menangani persoalan ini.Demikian diingatkan Guru Besar Sosiologi Konflik dari Universitas Tanjungpura, Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-34391201545253749532012-07-26T13:17:00.001+07:002012-07-26T13:17:48.881+07:00Petani Labura Mengadu ke Menhut
Kasus PT. Sawita Ledong Jaya
JAKARTA - Perwakilan Kelompok Tani Karya Lestari dan Penghijauan, Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara (Labura), Sumut, yakni Tumino (40) dan Efendi Marpaung (36), bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Gedung Kemenhut, Jakarta, Senin (23/7).Didampingin aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup (Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-45019334236051025802012-06-06T17:24:00.000+07:002012-06-06T17:24:36.079+07:00Sengketa Lahan Dibiarkan
Batam, - Sengketa lahan, yang dapat berujung pada konflik sosial, bukan persoalan baru. Namun, sengketa itu cenderung dibiarkan, tanpa penyelesaian yang berarti. Rakyat tetap tersisihkan. Padahal, sebenarnya ada beberapa model penyelesaian yang bisa dilakukan pemerintah.”Seperti juga tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2012 konflik agraria merata di Indonesia. Ada konsentrasi pengusahaan lahan Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-72161350237253103472012-05-24T19:38:00.000+07:002012-06-06T17:18:49.808+07:00Konflik PTPN II dan Masyarakat
BINJAI-Bentrok antara warga dengan karyawan PTPN 2 di Kecamatan Kutalimbaru masih menyisakan kepanikan dan suasana mencekam. Bahkan, di beberapa kampung sekitar lokasi bentrok warganya menghilang. Mereka pergi karena takut ditangkap polisi karena terlibat dalam bentrokan dan pembakaran truk PTPN 2, Selasa (22/5) lalu.
Di lokasi bentrokan, tepatnya di Desa Salang Paku, Kecamatan Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-47429550287969769532012-03-22T12:01:00.004+07:002012-03-22T12:23:29.244+07:00Kepentingan Umum Dalam UUPA 1960 (1)
Oleh Iwan Nurdin
Kepentingan Umum menurut UUPA terkait fungsi sosial hak atas tanah .seperti disebut dalam pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Dalam penjelasannya diuraikan: Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-21567001842587605892012-03-20T12:14:00.000+07:002012-03-20T12:14:06.458+07:00Spekulan Mesuji Masih Berkeliaran
JAKARTA - Mantan Juru Bicara Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji Indriaswati Dyah Saptaningrum mengatakan, ulah Ketua Lembaga Adat Megou Pak Wan Mauli itu hanya satu dari sebagian banyak spekulan tanah yang memanfaatkan konflik di Mesuji.Berdasarkan hasil investigasi awal TGPF, pihaknya menemukan banyak spekulan tanah di Mesuji. Karena itu, sesuai rekomendasi, tim meminta aparat penegak Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-8882888871491737962012-03-02T12:15:00.002+07:002012-03-02T12:27:39.685+07:00Pengaturan Wilayah, RUU Desa Dorong Pembaruan Agraria
Kompas–Jakarta : Rancangan Undang-Undang Desa yang akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya bisa menjadi perangkat yang mendorong terjadinya pembaruan agraria. Harapannya, Rancangan Undang-Undang Desa ini bisa menciptakan hubungan pertanian dan industri sekaligus relasi desa dengan kota yang saling menguatkan.
Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin di&Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-15782380261686298542012-02-28T10:01:00.002+07:002012-02-28T10:02:46.392+07:00Pansus Konflik Agraria dan Kejahatan Bisnis Perkebunan
Oleh: Iwan Nurdin
Beberapa kalangan terus mendesak agar DPR-RI segera membentuk Panitia Khusus DPR tentang Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam (Pansus Agraria). Menyusul meletupnya konflik agraria di berbagai wilayah. Kabarnya, saat ini sudah 72 anggota DPR sepakat untuk pansus ini.
Bagi DPR, yang terus menerus disorot dengan berbagai skandal anggaran, usulan masyarakat agar Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-43482060445920084612012-02-27T10:53:00.004+07:002012-02-27T12:31:13.431+07:00Sekelumit Soal Tanah AdatSaya mencoba menuliskan pandangan pendek saya tentang penyelesaian persoalan tanah adat yang menjadi tanah-tanah perkebunan.
Konflik tanah ulayat banyak diakibatkan oleh diambilnya tanah-tanah tersebut yang dimiliki oleh pengusaha perkebunan dan kehutanan.Terkait dengan Perkebunan, banyak tanah-tanah tersebut diambil oleh perusahaan Belanda pada masa kolonial. Tanah-tanah tersebut diambil secaraSang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-56942235289204494902012-02-10T16:15:00.003+07:002012-02-10T16:22:34.092+07:00Pemerintah Tak Sentuh Akar Konflik
Kompas Rabu, 08 Pebruari 2012 Meski eksesif dan telah mengakibatkan meningkatnya korban jiwa di kalangan rakyat, pemerintah tak pernah mau serius menyentuh akar konflik agraria. Bahkan, upaya penyelesaian konflik melalui lembaga resmi seperti Badan Pertanahan Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hingga kementerian terkait selalu menemui jalan buntu. Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-79740101392966039262012-02-07T09:55:00.001+07:002012-02-10T13:07:01.105+07:00Presiden diminta turun tangan atasi sengketa lahan
Bisnis Indonesia, 31 Jan 2012
Oleh: ANUGERAH PERKASA
JAKARTA Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untukmemimpin langsung penyelesaian konflik agraria di Tanah Air, menyusul meningkatnya korban maupun kerugian yang muncul dari sengketa tanah yang tak kunjung selesai.
Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan keresahan masyarakat mengenai Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-53124885085921781512012-02-07T09:47:00.001+07:002012-02-10T13:24:13.376+07:00Penguasa Senang Salah Gunakan KekuasaanJAKARTA, KOMPAS.com - Indra, Anggota Tim Reformasi Agraria Fraksi Partai Keadilan Sejahetera di Jakarta, Senin (6/2/2012) menilai, menggunungnya persoalan sengketa agraria tersebut disebabkan oleh tidak sinkronnya perundang - undangan terkait agraria dan adanya penyalahgunaan kekuasan oleh penguasa.
Sengketa agraria yang mencuat dan menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, seperti kasusSang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-19044660169115560212012-02-07T09:42:00.003+07:002012-02-10T13:12:20.000+07:00Konflik Agraria Paling EksesifJakarta, Kompas - Konflik agraria merupakan jenis konflik horizontal yang paling eksesif saat ini. Tingkat keragaman konflik dan jumlah korbannya juga tercatat paling tinggi. Potensi konflik agraria yang sangat besar meliputi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengungkapkan, potensi konflik agraria bakal semakin besarSang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-33106167933449749922012-01-20T17:31:00.003+07:002012-02-10T13:28:10.286+07:00Dua Area Panas Konflik Lahan di SumutJAKARTA – Tim Terpadu penanganan sengketa lahan yang dibentuk Pemprov Sumut dan instansi terkait lainnya, barangkali bisa menjadikan pemetaan konflik yang dibuat Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) ini sebagai masukan penting.
KPA mengidentifikasi, ada dua wilayah di Sumut yang merupakan area panas sengketa lahan. Pertama, area yang merupakan bekas perkebunan Deli yang dibangun Belanda diSang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-3328292607352119632012-01-20T17:27:00.000+07:002012-01-20T17:27:39.288+07:00Indonesian Activists Seek Land Reform, But House Has Other IdeasAnita Rachman | January 14, 2012 Jakarta Globe
Despite mounting calls for an agrarian reform law, especially after the recent spate of violence over land disputes, the House of Representatives appears adamant that it isn’t needed.
Activists have long been pushing for a bill that would establish and regulate an integrated system over how the country’s natural resources are used by Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-38176008192623553272012-01-20T17:23:00.002+07:002012-01-20T17:23:55.089+07:00Indonesian Land Grab Cases ‘Remain Unresolved’Jakarta Globe, 9 Januari 2012
The Indonesian Forum for the Environment says hundreds of conflicts over land ownership in 2011 have still not been resolved.
“We have reported instances of land grabs to the authorities, but the standard response we have received is ‘we will handle it,’ ” Berry Nahdian Furqon, executive director of the group known as Walhi, said on Saturday. “These are Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-84379779766260061342012-01-16T09:59:00.000+07:002012-01-16T09:59:48.514+07:00UUPA Tidak DijalankanKompas Cetak, Kamis, 12 januari 2012
Jakarta, Kompas - Dorongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA bisa memperburuk konflik pertanahan di negeri ini. Konflik selama ini terjadi sebab UUPA tak dijalankan secara benar.
Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-85132279800264739192012-01-16T09:56:00.000+07:002012-01-16T09:56:06.648+07:00Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi PersoalanKompas Cetak, Jumat, 06 Januari 2012
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UUPA, tidak membenarkan penguasaan tanah yang melampaui batas. Pengaturan batas minimum dimaksudkan supaya setiap orang mencapai skala usaha ekonomi dalam produksi pertanian. Batas maksimum dimaksudkan supaya setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya. Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-31867651140057725792012-01-16T09:50:00.000+07:002012-01-16T09:50:38.004+07:00Waspadai Upaya Liberalisasi AgrariaKompas Cetak, Sabtu, 14 Januari 2012
Anggota Komisi II DewanPerwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, mengakutak habis pikir, ada rekannya sesame wakil rakyat yang memiliki pikiranmerevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria atau UUPA. Dengan nada berang, ia menuding koleganya itu ditunggangikepentingan kapitalis karena ingin Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-14061711309440939052012-01-16T09:44:00.000+07:002012-01-16T09:44:32.624+07:00Long-awaited land acquisition law passedJakarta Post, 12/17/2011
The House of Representatives endorsed the long-awaited land acquisition law for public development in Jakarta on Friday.
The new law is expected to solve conflicts that have, in the past, often resulted in delays of public infrastructure projects.
Daryatmo Mardianto, an Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) legislator who led the House’s special committee Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-28595154846271962952012-01-16T09:38:00.000+07:002012-01-16T09:38:11.315+07:00Legal confusion sparks nationwide land disputeTifa Asrianti, The Jakarta Post, Jakarta | Tue, 12/27/2011 10:35 PM Legal confusion surrounding the management of land resources has resulted in conflict between businesspeople and locals, which at times has ended bloodily, agrarian experts have said.
Arie Hutagalung, the University of Indonesia’s expert on agrarian affairs said that when deliberating the 2004 Law on Plantation, the 2009 Law on Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4094342199535598020.post-81582290353965620052012-01-06T12:23:00.002+07:002012-01-08T14:04:18.239+07:00Janji Pembaruan Agraria Tidak Pernah DitunaikanKompas, Kamis, 05 januari 2012
Mata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaca-kaca, mulutnya tertahan sejenak tak mampu melanjutkan pidatonya. Presiden tak kuasa menahan haru, lalu menitikkan air mata. Itu terjadi di Istana Bogor pada 21 Oktober 2010 dalam peringatan ke-50 Hari Agraria.
”Saya terharu melihat tadi,” ujar Presiden kala itu. Untuk sesaat, ia seperti tak mampu melanjutkan Sang Bumihttp://www.blogger.com/profile/17624100364350017420noreply@blogger.com0